PERJALANAN PENDIDIKAN INDONESIA

 

PERJALANAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan di masa penjajahan dipengaruhi oleh kepentingan sang penjajah. Dalam hal ini, Belanda sebagai bangsa penjajah di Indonesia yang bisa relatif lebih lama menjajah dan bisa membentuk hegemoni kekuasaannya. Oleh karena itu, konteks pendidikan yang dicanangkan oleh Belanda merupakan bentuk pengukuhan kekuasaannya, untuk menciptakan alat-alat birokrasinya agar diisi oleh kaum terdidik baok pribumi maupun non-pribumi. Pada zaman liberal, pemerintah tidak hanya bertindak menghapuskan lambang-lambang feudal kaum elite bangsawan, tetapi juga berusaha menanamkan semangat baru kepada generasi mudanya. Hoofdenscholen (Sekolah Untuk Para Kepala) didirikan mulai tahun 1878 untuk anak kalangan elite atas. Sekitar 1893, sekolah-sekolah ini mulai lebih bersifat kejuruan dengan mata pelajaran hukum, tata buku, pengukuran tanah dan lain-lain. Pada 1905, pemerintah Belanda memaklumkan suatu goeroe ordonnantie, yaitu peraturan guru Jawa, yang menyatakan bahwa sebelum pengajaran agama dapat diberikan, harus ada izin tertulis dari pihak penguasa dan harus ada daftar muridnya. Pada 1925, dikeluarkan goeroe ordonnantie yang baru. Kali ini, peraturan tersebut diberlakukan di seluruh Indonesia dan dalam beberapa hal bersifat lunak, yang diminta hanyalah pemberitahuan tertulis tentang tujuan pembelajaran agama.

Pendidikan yang pertama kali oleh penjajah Belanda dikaitkan dengan bagaimana mengukuhkan kekuasaannya. Hal ini terbukti bagaimana bentuk-bentuk sekolah yang didirikan, seperti Sekolah Militer Semarang yang dilengkapi dengan persoalan bahasa, terutama Belanda, Melayu dan salah satu bahasa local wilayah Nusantara. Persoalan bahasa menjadi syarat utama para lulusan pendidikan pada saat itu. Maka berdirilah pusat-pusat pengajaran bahasa melayu. Sebelum 1870, pusat-pusat sekolah tersebut seperti Sekolah Militer Semarang (1819), Sekolah Tinggi Leiden (1826), Institusi Bahasa Jawa Surakarta (1832), Sekolah Pegawai Hindia Belanda di Delft (1842), dan Sekolah guru Bumiputra (Kweekschool) di Surakarta (1852). Namun, setelah tahun 1870 tidak ada lagi pusat-pusat tersebut karena pendidikan dan pengajaran semakin diperluas. Pada 1871, keluarlah UU Pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran makin diarahkan kepada kepentingan penduduk bumiputra.

Secara tidak langsung, pengaruh Politik Etis terutama bidang pendidikan memberikan dampak positif bagi muncul kaum pendidik dan pergerakan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia memunculkan beberapa tokoh seperti Raden Tirtoadisoeryo yang mendirikan Sarekat Islam, organisasi Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual, organisasi Muhammadiyah yang mencanangkan diri sebagai organisasi social keagamaan dan menghindari gerakan politik. Melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati, manusia merdeka, berkaitan dengan soal budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya. 

Hingga pada saat ini, pemerintah telah menjalankan Kurikulum Merdeka dimana kurikulum ini memfokuskan pembelajaran kepada peserta didik. Peserta didik juga diberi keluasaan untuk memilih bagaimana bentuk pengumpulan tugas yang sesuai dengan apa yang mereka sukai sesuai karakter mereka seperti melaui gambar, audio, video, grafil, infografis, blog, artikel.

Sumber :

Syaharuddin. 2019. Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi). Banjarmasin: Universitas Lambung Magkurat.